solmi
JAMBI - Gubernur Jambi H.Al Haris menegaskan, Pemerintah Provinsi Jambi telah berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang berkualitas dan bebas dari korupsi.
Haris menegaskan hal itu usai rapat virtual bersama Menteri Dalam Negeri RI, Ketua KPK RI, Kepala LKPP, dengan kepala dearah dan pimpinan DPRD se - Provinsi Jambi, Senin (24/1).
“Kita membahas isu yang sedang berkembang, dan fakta yang terjadi beberapa hari terakhir, dimana ada 3 (tiga) orang Kepala Daerah yang tertangkap KPK. Menteri Dalam Negeri RI mengingatkan pemerintah daerah agar benar benar merubah sistem pola kerja yang tidak banyak berhubungan dengan pihak ketiga, ” kata Al Haris.
Al Haris mengungkapkan, pemerintah daerah harus merubah sistem pola kerja dengan berbasis pola kerja menggunakan sistem digital, guna mengurangi hal - hal yang berhubungan dengan pihak ketiga karena itu merupakan salah satu celah untuk melakukan tindak pidana korupsi.
“Kami akan terus memperbaiki sistem yang ada saat ini, sehingga benar benar menutup celah untuk melakukan tindak pidana korupsi di Pemerintah Provinsi Jambi. Kita harus benar benar memiliki integritas, karena dengan adanya integritas lebih memperkuat dalam melaksanakan pemerintahan, ” lanjut Al Haris.
Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto mengatakan, penyelenggaraan rapat ini karena masih adanya celah dalam melakukan tindak korupsi pada Pemerintah Daerah.
“Pembahasan rapat ini yang pertama adalah pemerintah meminta kita untuk melihat potensi potensi yang disinyalir bisa menjadi celah terjadinya korupsi di seluruh Indonesia, kedua adalah terkait dengan integritas, dan yang terakhir adalah tentang budaya kerja, ” kata Edi.(IS/mar)
soniyoner 
Karmel 
